Literasi Media

Prinsip dasar UU No. 40 tahun 1990 pasal 3 adalah pers nasional memiliki fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Adapun point - point penting dari UU tersebut mengatakan bahwa pers itu harus independen, anti pembredelan, bebas intervensi, bebas intimidasi, dan bebas dari segala macam ancaman lainnya. Adapun perusahaan pers yang dianggap profesional berdasarkan UU pers adalah perusahaan yang berbentuk PT, yayasan, atau koperasi, lalu memiliki waktu terbit/siaran yang teratur dan konsisten, dapat mensejahterakan karyawan/jurnalis dan wartawannya, tidak menggunakan nama - nama badan hukum, dan jelas siapa penanggung jawabnya. Menurut UU No. 40 tahun 1990 pasal 3 tersebut, masyarakat juga dapat berperan dalam kehidupan pers dengan cara memantau dan menganalisis pelanggaran hukum kesalahan teknis dari pemberitaan yang diberitakan oleh pers dengan cara membentuk badan media watch, dan memberi masukan kepada dewan pers mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pers Indonesia.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) disahkan pada 24 Maret 2006, dan menjadi fondasi kinerja wartawan Indonesia hingga kini. KEJ terdiri dari 11 pasal yang mengandung 4 (empat) asas, yaitu asas demokratis, asas profesionalitas, asas moralitas, dan asas supremasi hukum.

Pelaksanaan KEJ di Indonesia belum menyeluruh. Masih ada sebagian karya-karya jurnalistik yang belum menaati pasal-pasal KEJ. Hal ini disebabkan 10% dari seluruh wartawan di Indonesia belum pernah membaca KEJ. Fakta tersebut tentu sangat disayangkan.

Kasus Pers

Banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan Pers. Contohnya adalah kasus PDIP difitnah usung PKI, TV One berlindung di balik kebebasan pers yang dimuat dalam Tribunnews.com pada hari Kamis, 3 Juli 2014. Dimana pihak PDIP mengakan bahwa pembertaan TV One sudah bukan lagi kegiatan jurnalistik karena pemberitaan yang ditayangkan tidak berimbang, yaitu menuduh PDIP mengusung kader PKI. Selain itu, kasus lainnya adalah penulisan berita di Koran Harian Pos Kota tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk masalah-masalah yang terkait dengan masyarakat dan pers, maka ada penyelesaian  pengaduan masyarakat atas kasus pers, yaitu : Mediasi antar pihak yang bersengketa karena pemberitaan, Pernyataan Penilaian Rekomendasi untuk wartawan atau media, Surat atau komunikasi dengan pihak lain, Pemberian pendapat kepada aparat hukum yang menerima dan sedang memproses delik aduan /laporan terkait pers.

Untuk menghindari kasus-kasus atau masalah yang berhubungan dengan pers, maka dibutuhkan Standar Kompetensi Wartawan. Kompetensi Kuncinya adalah :
* Memahami dan menaati etika jurnalistik;
* Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita;
* Membangun dan memelihara jejaring dan lobi;
* Menguasai bahasa;
* Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita;
* Menyajikan berita;
* Menyunting berita;
* Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau slot program pemberitaan;
* Manajemen redaksi;
* Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan;
* Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan

Kualifikasi kompetensi kerja wartawan

Selain itu, ada jenjang kualifikasi kompetensi kerja wartawan dari yang terendah sampai dengan tertinggi ditetapkan sebagai berikut :

1.      Kualifikasi I untuk Sertifikat Wartawan Muda. (Wartawan muda dapat disebut sebagai reporter, dimana tugasnya adalah melaksanakan tugas peliputan. Biasanya wartawan muda adalah bagi mereka yang telah bekerja selama 1-5 tahun walau tidak memungkiri bahwa ada saja reporter selama puluhan tahun.)

2.      Kualifikasi II untuk Sertifikat Wartawan Madya. (Wartawan madya kira-kira  redaktur, kordinator liputan, yang memberi penugasan bagi awak redaksinya. Mereka ini sudah harus mampu membuat rencana liputan di bidang yang dikelolanya, mulai dari yang rutin maupun investigatif.)

3.      Kualifikasi III untuk Sertifikat Wartawan Utama. (Wartawan Utama  adalah mereka yang sudah bertugas membuat kebijakan liputan, mampu membuat evaluasi liputan, membuat rencana pembiayaan kegiatan operasional, menulis tajuk rencana, dst.

   Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, terkandung sejumlah definisi penting yaitu: 

ü   Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Berdasarkan UU Pers, Hak Tolak wartawan selain hak untuk menolak memberikan nama sumber berita, juga identitas lainnya seperti alamat, No. telepon/HP dan data diri lainnya.

ü Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
Dalam pelaksanaannya kadang-kadang hak ini tidak digunakan oleh masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers.

ü  Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Sebaliknya pers pun berkewajiban untuk mengoreksi informasi jika terbukti ada unsur kekeliruan di dalamnya.

Dewan Pers

Untuk mengawasi pers di Indonesia maka dibentuklah Dewan Pers. Dewan Pers dibentuk pertama kali pada tahun 1968 didasarkan pada Undang-Undang No. 11 tahun 1966 mengenai ketentuan-ketentuan pokok pers. Pada awalnya, Dewan Pers berfungsi untuk mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional dan diketuai oleh menteri penerangan. Pada saat Orde Baru, kedudukan dan fungsi dari dewan pers tidak berubah, hanya ada perubahan dalam keanggotaan Dewan Pers yang dijelaskan dengan lebih terperinci. Perubahan fundamental terjadi pada tahun 1999, pada saat pemerintahan Presiden Bacharudin Jusuf Habibie.

Melalui Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers berubah menjadi Dewan Pers (yang) independen. Fungsi Dewan Pers pun berubah menjadi pelindung kemerdekaan pers. Hubungan Dewan Pers dengan pemerintah pun diputus serta tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun anggota Dewan Pers yang Independen. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers sekarang diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam rapat pleno. Berdasarkan UU Pers pasal 15 ayat (3), anggota Dewan Pers dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali, yang terdiri dari wartawan yang dipilih organisasi wartawan; pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers dan; tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Saat ini anggota Dewan Pers terdiri dari 9 orang yang di Ketuai oleh Bapa Bagir Manan dan Wakil Ketua Bapak Margiono. Anggota Dewan Pers lainnya adalah Bapak Anthonius Jimmy Silalahi, Bapak I Made Ray Karuna Wijaya, Bapak Imam Wahyudi, Bapak Muhammd Ridlo Eisy, Bapak Ninok Leksono, Bapak Nezar Patria dan Bapak Yosep Adi Prasetyo.