PEMANTAPAN PANCASILA

Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Tapi dalam pelaksanaannya oleh para petinggi negara, Pancasila tersebut tidaklah diamalkan sepenuhnya. Hal ini tentu saja membuat kita bertanya, para petinggi negara kita sekarang ini apakah termasuk seorang penguasa ataukah seorang pemimpin. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pemimpin dan penguasa. Seorang pemimpin adalah seseorang yang selalu mengutamakan kewajiban dan mendahulukan hak rakyatnya yang harus dipenuhi terlebih dahulu baru menerima haknya. Sedangkan seorang penguasa selalu mengejar untuk meraih haknya, dan terbiasa pula untuk mengabaikan bahkan melupakan kewajibannya.

Dewasa ini, yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia adalah penguasa bukanlah pemimpin. Hal ini tentu saja sangat disayangkan karena yang sangat dibutuhkan oleh Bangsa Indonesia adalah seorang pemimpin bukanlah penguasa, pemimpin yang dapat memajukan Negara Indonesia. Saat ini ada satu sosok yang  oleh berbagai pihak dan kalangan. Beliau adalah Bapak Basuki Tjahaja Purnama. Setiap sikap dan tindakan yang dilakukan oleh beliau adalah untuk kepentingan rakyat Jakarta. Sikap dan tindakan beliau ini merupakan sikap seorang pemimpin yang sangat dibutuhkan untuk memimpin masyarakat.

Awal dari aneka masalah Indonesia adalah ringkihnya dunia pendidikan akibat generasi muda terjebak dalam pola cepat saji dalam belajar seperti copy dan paste dari internet untuk mengerjakan tugas. Bahkan biasa pula tugas diselesaikan dan dikumpulkan tanpa dibaca dan diedit terlebih dahulu. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat sehingga memudahkan generasi muda untuk mengakses berbagai informasi yang ada melalui internet. Walaupun kemajuan teknologi informasi ini membawa dampak positif. tetapi juga memiliki dampak negatif bagi generasi muda. Generasi muda menjadi malas untuk membaca karena langsung mengcopy dari internet tanpa mengetahui apakah yang dicopy tersebut benar atau tidak dan apakah penulisnya memiliki kredibelitas untuk menulis bahan tersebut.

Kampanye Media

Bagaimana Memulai Kampanye Media?

Langkah pertama yang harus dilakukan pada saat melakukan kampanye media adalah memastikan kembali apa tujuan yang kelompok atau organisasi anda inginkan. Dengan begitu, maka anda dapat menetapkan langkah-langkah selanjutnya dengan tepat.

Ada beberapa pertanyaan yang bisa digunakan sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah dalam melakukan kampanye media, yaitu:

1) Apa tujuan yang ingin anda capai dalam kegiatan atau event yang anda lakukan?

2) Siapakah target audien anda?

3) Pesan-pesan apa saja yang harus disampaikan yang dapat mempengaruhi audien anda untuk melakukan perubahan?

4) Peran apa yang anda ingin sebuah komunitas miliki? 

5) Tipe media apa yang dapat digunakan secara efisien dan memiliki biaya yang efektif? 

Jika anda telah selesai dalam meninjau kembali apa saja yang kelompok atau organisasi anda inginkan, barulah kampanye media ini dapat berfungsi secara efektif.

Dua kunci utama yang diperlukan agar orang tertarik terhadap media:

1) Memahami apa yang media inginkan.

2) Memastikan bahwa informasi yang diterima adalah informasi yang jelas dan terkini.

Karakteristik Media dan Tenggat Waktunya

TELEVISI

Sebagai salah satu media yang paling canggih, televisi bersifat satu arah, artinya penonton di rumah tidak bisa menginterupsi tayangan yang sedang berlangsung. Peminat televisi juga termasuk sangat banyak, hal ini disebabkan karena televisi memiliki audio (suara) dan visual (gambar bergerak). Karena sifatnya yang audio-visual ini, televisi bisa menampilkan cerita atau berita dengan sangat baik. Berita di televisi juga sangat terarah, padat, jelas, dan lengkap meskipun hanya sekitar 1-2 menit saja. Untuk program berita itu sendiri memiliki dua macam deadline atau tenggat waktu. Untuk berita yang ditayangkan pagi atau siang, gambar dan naskah berita dan gambar harus sampai di redaksi maksimal satu hari sebelumnya. Untuk berita malam, naskah dan gambar  harus sampai di redaksi sekitar jam 10 pagi hingga jam 6 sore. Televisi juga menjadi salah satu target biro iklan dalam memasarkan produk klien mereka. Iklan di televisi memiliki waktu tayang sekitar 3-6 minggu, tergantung kesepakatan dan harga iklan yang dipasang.

RADIO

Radio nasional maupun radio local pasti memiliki soundbite sekitar 10-15 detik. Isi dari soundbite adalah pesan singkat, tagline radio, atau bisa juga hanya sekedar penyela dari satu program ke program berikutnya. Radio memiliki penyiar yang fasih berbicara, bisa mengangkat suasana, serta bisa membuat pendengarnya merasa tertarik untuk tetap mendengarkan program yang dibawakan. Radio juga memiliki program berita, dan deadline untuk satu berita adalah beberapa hari atau bila beritanya disiarkan langsung, bisa pada hari-H penyiaran. Iklan yang terpasang di radio biasanya diumumkan selama beberapa hari.

KORAN

Berita di Koran biasanya merupakan berita yang mendalam. Wawancara dan pencarian berita lebih lengkap disbanding berita yang ada di televisi atau media online. Berita di Koran bisa mengutip wawancara, press release, atau perkataan seseorang. Deadline untuk berita di Koran harian biasanya sekitar pukul 2-3 sore sebelum dicetak. Sedangkan untuk Koran mingguan bisa 3-5 hari sebelum naik cetak.

MAJALAH

Target pembaca majalah biasanya spesifik. Majalah biasanya focus pada satu isu khusus, sesuatu yang kompleks, atau hobi dan kebiasaan target pembaca. Contohnya ada majalah khusus olahraga, majalah fashion, majalah ibu dan anak, serta masih banyak ragam majalah yang ada. Deadline untuk majalah biasanya mengumpulkan artikel 2-6 minggu sebelum naik cetak, atau bisa juga tergantung dari jangka terbit majalah tersebut.

(1) Keterikatan Kurikuler:

• Siswa fakultas, dan masyarakat terlibat dalam kolaborasi yang saling menguntungkan dan menghormati. Interaksi mereka memperkaya institusi dan;
• Menunjukkan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi,
• Memperdalam pembelajaran akademik dan kewarganegaraan siswa,
• Mengembangkan kesejahteraan masyarakat

(2) Outreach & Partnership :

• Outreach berfokus pada penerapan dan penyediaan sumber daya kelembagaan untuk digunakan masyarakat dengan manfaat bagi kampus dan masyarakat.
• Partnership berfokus pada hubungan kolaborasi dengan komunitas dan para pemegang kepentingan dalam rangka untuk pertukaran keuntungan, eksplorasi, penerapan pengetahuan, informasi, dan sumber daya. Hal ini bisa berupa riset, kapasitas bangunan, perkembangan ekonomi, dan lain - lain.

4 langkah Public Relations (PR):

1. Defining problems, seorang PR harus bisa menentukan hal yang menjadi suatu masalah misalnya menentukan SWOT perusahaan

2. Planning programs, ini berarti seorang PR harus bisa menyusun rencana / strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah

3. Taking action & communicating, seorang PR harus berani untuk mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dan mengkomunikasikannya

4. Evaluating program, seorang PR harus selalu mengevaluasi program yang telah ia lakukan untuk menilai apakah program yang telah dilakukan efektif untuk dilakukan atau tidak.

Tahapan dalam Kampanye Komunikasi:

Penelitian sebelum acara berlangsung yang meliputi:

a.     Program

b.     Pasar atau Penonton yang dituju

c.     Kampanye

d.     Penelitian setelah dilakukan acara

e.     Evaluasi

Literasi Media

Prinsip dasar UU No. 40 tahun 1990 pasal 3 adalah pers nasional memiliki fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Adapun point - point penting dari UU tersebut mengatakan bahwa pers itu harus independen, anti pembredelan, bebas intervensi, bebas intimidasi, dan bebas dari segala macam ancaman lainnya. Adapun perusahaan pers yang dianggap profesional berdasarkan UU pers adalah perusahaan yang berbentuk PT, yayasan, atau koperasi, lalu memiliki waktu terbit/siaran yang teratur dan konsisten, dapat mensejahterakan karyawan/jurnalis dan wartawannya, tidak menggunakan nama - nama badan hukum, dan jelas siapa penanggung jawabnya. Menurut UU No. 40 tahun 1990 pasal 3 tersebut, masyarakat juga dapat berperan dalam kehidupan pers dengan cara memantau dan menganalisis pelanggaran hukum kesalahan teknis dari pemberitaan yang diberitakan oleh pers dengan cara membentuk badan media watch, dan memberi masukan kepada dewan pers mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pers Indonesia.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) disahkan pada 24 Maret 2006, dan menjadi fondasi kinerja wartawan Indonesia hingga kini. KEJ terdiri dari 11 pasal yang mengandung 4 (empat) asas, yaitu asas demokratis, asas profesionalitas, asas moralitas, dan asas supremasi hukum.

Pelaksanaan KEJ di Indonesia belum menyeluruh. Masih ada sebagian karya-karya jurnalistik yang belum menaati pasal-pasal KEJ. Hal ini disebabkan 10% dari seluruh wartawan di Indonesia belum pernah membaca KEJ. Fakta tersebut tentu sangat disayangkan.

Kasus Pers

Banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan Pers. Contohnya adalah kasus PDIP difitnah usung PKI, TV One berlindung di balik kebebasan pers yang dimuat dalam Tribunnews.com pada hari Kamis, 3 Juli 2014. Dimana pihak PDIP mengakan bahwa pembertaan TV One sudah bukan lagi kegiatan jurnalistik karena pemberitaan yang ditayangkan tidak berimbang, yaitu menuduh PDIP mengusung kader PKI. Selain itu, kasus lainnya adalah penulisan berita di Koran Harian Pos Kota tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk masalah-masalah yang terkait dengan masyarakat dan pers, maka ada penyelesaian  pengaduan masyarakat atas kasus pers, yaitu : Mediasi antar pihak yang bersengketa karena pemberitaan, Pernyataan Penilaian Rekomendasi untuk wartawan atau media, Surat atau komunikasi dengan pihak lain, Pemberian pendapat kepada aparat hukum yang menerima dan sedang memproses delik aduan /laporan terkait pers.

Untuk menghindari kasus-kasus atau masalah yang berhubungan dengan pers, maka dibutuhkan Standar Kompetensi Wartawan. Kompetensi Kuncinya adalah :
* Memahami dan menaati etika jurnalistik;
* Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita;
* Membangun dan memelihara jejaring dan lobi;
* Menguasai bahasa;
* Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita;
* Menyajikan berita;
* Menyunting berita;
* Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau slot program pemberitaan;
* Manajemen redaksi;
* Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan;
* Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan

Kualifikasi kompetensi kerja wartawan

Selain itu, ada jenjang kualifikasi kompetensi kerja wartawan dari yang terendah sampai dengan tertinggi ditetapkan sebagai berikut :

1.      Kualifikasi I untuk Sertifikat Wartawan Muda. (Wartawan muda dapat disebut sebagai reporter, dimana tugasnya adalah melaksanakan tugas peliputan. Biasanya wartawan muda adalah bagi mereka yang telah bekerja selama 1-5 tahun walau tidak memungkiri bahwa ada saja reporter selama puluhan tahun.)

2.      Kualifikasi II untuk Sertifikat Wartawan Madya. (Wartawan madya kira-kira  redaktur, kordinator liputan, yang memberi penugasan bagi awak redaksinya. Mereka ini sudah harus mampu membuat rencana liputan di bidang yang dikelolanya, mulai dari yang rutin maupun investigatif.)

3.      Kualifikasi III untuk Sertifikat Wartawan Utama. (Wartawan Utama  adalah mereka yang sudah bertugas membuat kebijakan liputan, mampu membuat evaluasi liputan, membuat rencana pembiayaan kegiatan operasional, menulis tajuk rencana, dst.

   Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, terkandung sejumlah definisi penting yaitu: 

ü   Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Berdasarkan UU Pers, Hak Tolak wartawan selain hak untuk menolak memberikan nama sumber berita, juga identitas lainnya seperti alamat, No. telepon/HP dan data diri lainnya.

ü Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
Dalam pelaksanaannya kadang-kadang hak ini tidak digunakan oleh masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers.

ü  Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Sebaliknya pers pun berkewajiban untuk mengoreksi informasi jika terbukti ada unsur kekeliruan di dalamnya.

Dewan Pers

Untuk mengawasi pers di Indonesia maka dibentuklah Dewan Pers. Dewan Pers dibentuk pertama kali pada tahun 1968 didasarkan pada Undang-Undang No. 11 tahun 1966 mengenai ketentuan-ketentuan pokok pers. Pada awalnya, Dewan Pers berfungsi untuk mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional dan diketuai oleh menteri penerangan. Pada saat Orde Baru, kedudukan dan fungsi dari dewan pers tidak berubah, hanya ada perubahan dalam keanggotaan Dewan Pers yang dijelaskan dengan lebih terperinci. Perubahan fundamental terjadi pada tahun 1999, pada saat pemerintahan Presiden Bacharudin Jusuf Habibie.

Melalui Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers berubah menjadi Dewan Pers (yang) independen. Fungsi Dewan Pers pun berubah menjadi pelindung kemerdekaan pers. Hubungan Dewan Pers dengan pemerintah pun diputus serta tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun anggota Dewan Pers yang Independen. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers sekarang diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam rapat pleno. Berdasarkan UU Pers pasal 15 ayat (3), anggota Dewan Pers dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali, yang terdiri dari wartawan yang dipilih organisasi wartawan; pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers dan; tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Saat ini anggota Dewan Pers terdiri dari 9 orang yang di Ketuai oleh Bapa Bagir Manan dan Wakil Ketua Bapak Margiono. Anggota Dewan Pers lainnya adalah Bapak Anthonius Jimmy Silalahi, Bapak I Made Ray Karuna Wijaya, Bapak Imam Wahyudi, Bapak Muhammd Ridlo Eisy, Bapak Ninok Leksono, Bapak Nezar Patria dan Bapak Yosep Adi Prasetyo.

Survey, Quick Count, dan Exit Poll dalam Pemilu

Ada banyak peran di dalam dunia politik. Seseorang bisa tergabung di dalam masalah politik dengan menjadi media, pemilih, organisasi partai, contributor, serta grup yang hanya tertarik dengan politik seperti aktivis contohnya. Di dalam dunia politik juga terdapat banyak kegiatan, seperti survei, quick count, exit poll, dan real count.

Survei

Survei menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data, penyelidikan, dan peninjauan. Survei sangat bermanfaat di berbagai bidang salah satunya adalah bidang politik. Survei diyakini mampu mendeteksi opini, preferensi, dan aspirasi publik mengenai suatu  hal termasuk bidang politik seperti kebijakan-kebijakan politik dan tokoh-tokoh politik. Melalui survei, pendapat dan persepsi public akan diracik dari sejumlah orang yang menjadi sampel untuk mempresentasikan populasi.

Survei opini publik membantu mendekatkan keputusan-keputusan publik dengan aspirasi publik, sehingga elit mengetahui keputusan mana yang tidak disukai oleh publik tetapi tetap harus dijalankan dan dijelaskan secara detail kehadapan publik. Dengan survei sebagai barometer diharapkan suatu pemerintahan menjadi legitimate, stabil, bertanggungjawab, dan efektif. Survei yang dilakukan secara benar merupakan cara yang efektif, efisien, dan akurat dalam merangkum opini publik. Di negara-negara dengan demokrasi yang telah maju selalu ditandai dengan lembaga survei/ polling yang kuat.

Sejarah Survei

Setelah masa orde baru, dikabarkan bahwa survei pertama dilakukan pada saat paska pemilu tahun 1999 Untuk meneliti perilaku pemilih dan setelah itu baru berkembang dan berdirilah Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2003.

Survei Perilaku Pemilih

Penelitian mengatakan bahwa pemilih (voters) cenderung lebih memilih orang yang telah dikenal sebelumnya oleh publik dibandingkan orang baru. Misalnya, artis memiliki kesempatan besar untuk duduk di kursi pemerintahan dikarenakan masyarakat telah mengenal atau minimal pernah mendengar tentang mereka dibanding dengan politisi baru yang belum dikenal. Selain dikenal mereka juga harus bisa membuat publik menyukai mereka. Percuma jika piblik mengenal nama mereka dalam pandangan yang negatif. Dengan begitu kemungkinan mereka untuk dipilih oleh masyarakat semakin besar.

Pergeseran Perilaku Politik

Pergeseran yang bisa kita lihat disini adalah mengenai munculnya pemilih - pemilih yang rasional. Banyak sekali sekarang masyarakat yang sudah menjadi sangat rasional dalam menentukan pilihan mereka, mereka tidak lagi terpaku kepada satu partai tetapi lebih kepada tokoh yang dianggap capable dan lebih menguntungkan bagi mereka. Misalnya jika ayah mereka pendukung partai Gerindra, seorang pemilih yang rasional tidak akan semata - mata karena mengikuti ayahnya lalu ikut mendukung partai Gerindra. Dia akan meneliti dengan seksama kira - kira tokoh mana yang lebih kompeten untuk dipilih dan bisa saja dalam satu keluarga terdapat dukungan untuk partai yang berbeda - beda.

Kontroversi Survei

Kontroversi dari survei ini muncul akibat adanya perbedaan pendapat yang menyatakan apakah survei tersebut berfungsi untuk memonitoring opini public atau untuk menggiring opini public. Hal yang paling mendasar dari survei adalah survei tersebut harus bersifat independen, non partisipan tidak memiliki afliasi dengan partai politik maupun tokoh atau kelompok. Survei bisa salah tetapi satu hal yang pasti yaitu survei tidak boleh berbohong.

Quick Count / Pararel Vote Tabulation

Quick Count adalah pencatatan hasil perolehan suara di ribuan tempat pemungutan suara yang dipilih secara acak (sampel). Di dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1986 oleh lembaga pemantau pemilu Filiphina, NAMFREL. Sedangkan di Indonesia pertama kali dilakukan oleh LP3ES (Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial) bersama dengan NDI (National Democratic Institute) pada pemilu tahun 2004.

Quick Count dapat dikatakan sebagai bagian dari kontrol terhadap pemilu dan juga merupakan bagian dari upaya dalam menegakkan demokrasi serta mendorong berlangsungnya pemilu yang adil dan jujur. Teknik Quick Count ini juga  sangat berguna untuk negara yang memiliki letak geografis yang menantang serta teknologi perhitungan suara real count yang sangat lamban.

Pada tahun 2014 ini, Indonesia merayakan pesta demokrasi, dimana Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dilaksanakan. Pileg berlangsung aman dan damai pada 9 April 2014. Hasilnya tiga suara terbesar diperoleh oleh PDIP (18,95%), Golkar (14,75%), dan Gerindra (11,81%). Sesuai dengan peraturan UU, hanya partai yang memperoleh suara lebih dari 20% dalam Pileg yang boleh memajukan calon presidennya sendiri. Karena itu, dalam Pilpres 2014, partai politik harus berkoalisi untuk dapat memajukan calon presidennya.

Pilpres 2014 dilaksanakan pada 9 Juli 2014. Uniknya, pada quick count Pilpres kali ini ada 7 survei yang memenangkan Jokowi-JK dan 4 survei yang memenangkan Prabowo-Hatta. Hal ini disebabkan perbedaan sampel yang digunakan dalam survei. Namun, real count yang dilakukan KPU menyatakan pasangan Jokowi-JK yang menang atas pasangan Prabowo-Hatta dengan selisih 6,3% suara.

Proses Quick Count

1.       Menentukan Sampel TPS

TPS harus diambil secara aca dan representative dengan mewakili karakteristik populasi di Indonesia. Semakin besar jumlah sampel TPS, semakin kecil margin of error atau kesalahannya.  Metode acak (random sampling) menjadi penentu akurasi survei.

2.       Merekrut Relawan

Para relawan ini bertugas memantau TPS hingga rekapitulasi suara untuk dikirimkan ke pusat data.

3.       Simulasi quick count

Uji coba dilakukan pada mesin quick count untuk mengecek apakah mesin berfungsi dengan baik atau tidak. Simulasi ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan mesin quick count, dan meminimaisir human error.

4.       Mengirim rekapitulasi ke pusat data

Rekapitulasi suara dalam formulir C-1 dikirimke pusat data dengan layanan pesan singkat atau SMS. Seteah itu proses tabulasi dimulai.

5.       Mengolah data dan menampilkan hasil

Setelah data lapangan masuk ke pusat data, maka data terseut dioleh melalui software. Proses ini dilakukan engan sistem statistika yang dapat dipertanggungjawabkan.

Exit Poll

Metode ini adalah polling terhadap hasil sebuah pemiihan yang dilakukan dengan menanyai pemilih setelah mereka keluar dari TPS. Responden dari exit poll adalah masyarakat yang baru saja melakukan pemilu.  Target exit poll adalah data demograi pemilih, bukan memprediksi siapa yang menang dalam pemilu atau pilkada. Data demografi yang dicari biasanya adalah usia, agama, suku, gender, tingkat pendidikan, pendapatan, latar belakang pilihan partai, agama, dan lain sebainya.

Kelompok dengan Ibu Dra. Sarah Santi, Msi.