Kemerdekaan Pers Sebuah Hak Asasi
Kebebasan pers (freedom of the press)
adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang
berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan tanpa adanya campur
tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Kemerdekaan Pers merupakan bagian
dari kebebasan berekspresi. Hal ini sudah mendapat pengakuan global (pasal 19
DUHAM, pasal 19 ICCPR, konvensi HAM Eropa, Konvensi HAM Amerika, dan UUD 1945).
Dari 142 negara, ada 125 negara yang telah mengakui dan menjamin hak ini dalam
konstitusi, termasuk Indonesia. Hak ini menjadi fundamental karena merupakan
hak yang universal, tak terbagikan, dan saling berhubungan dengan hak lain.
Selain itu, PBB sendiri telah mengakui hak dan kebebasan berekspresi ini sejak
tahun 1946.
Ciri Dasar Kemerdekaan Berekspresi
Kebebasan berekspresi dianggap
sangat fundamental karena kebebasan berekspresi dianggap sebagai hak yang
universal, utuh, dan berhubungan dengan hak - hak yang lain. Ada beberapa pihak
yang beranggapan bahwa semakin hak kebebasan berekspresi ini diakui, maka
semakin besar kemungkinan hak dan kebebasan dasar lain dihormati.
Ciri dasar dari kebebasan
berekspresi / pers adalah menantang absolutisme. Secara historis dimulai dari
hak untuk memiliki dan menyampaikan ide, keyakinan dan agama tanpa takut untuk
dikucilkan karena berbeda dari apa yang dianggap sebagai kebenaran bagi pihak
mayoritas. Kebebasan berekspresi bisa mencegah terjadinya monopoli pendapat
yang dilakukan oleh pihak - pihak tertentu.
Hak untuk bebas berekspresi ini
sangat erat kaitannya dengan sistem demokrasi yang terjadi di dalam suatu
negara. Karena jika dalam suatu negara tidak terdapat kebebasan berekspresi,
makan bukan saja untuk menyampaikan aspirasinya tentang suatu masalah, rakyat
bahkan tidak akan mendapat penjelasan mengenai kebijakan yang dikeluarkan.
Contohnya mengenai fenomena
kenaikan harga bbm. Jika tidak ada kebebasan berekspresi maka rakyat tidak akan
mungkin bisa menyampaikan keberatan mereka atas kenaikan harga bbm tersebut,
apalagi untuk mempengaruhi keputusan tersebut. Namun kebebasan berekspresi
telah memungkinkan rakyat untuk bisa ikut ambil bagian dalam keputusan
tersebut.
Peran Pers sebagai Watchdog
Pers sebagai media komunikasi
memiliki fungsi untuk mengawasi lembaga politik dan ekonomis besar di
masyarakat, atau lebih dikenal sebagai anjing penjaga (watchdog). Pengawasan ini
diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Pers dianggap sebagai pilar
keempat demokrasi setelah legislative, eksekutif, dan yudikatif, yang
diharapkan bisa menjamin keselarasan dari berbagai kekuasaan. Pers harus
membuat berit yang objektif dan invetigatif untuk menampilkan pelanggaran
kekuasaan kepada rakyat. Media diharapkan dapat menjadi bagian dari pengawasan
terhadap proses transisi demokrasi, sehinggan mampu mendorong masyarakat untuk
elihat dan mengerti sistem politik. Kini, pers tidak hanya mengawasi pemerintahan
dan politik, tetapi juga berbagai bentuk kekuasaan di dalam masyarakat,
contohnya: bisnis, ekonomis, social, keagamaan, dan lain sebagainya yang
melakukan pemaksaan dan kekerasan.
Tiga dampak peranan pers sebagai
watchdog:
1.) Dampak Deliberative, yaitu adanya
dampak pada terbangunnya kemauan pemerintah untuk mendiskusikan berbagai masalah
dan solusinya.
2.) Dampak Individual, yakni ketika
para individu yang melakukan kesalahan mendapat sansi sampai tingkat pemecatan
dari jabatan.
3.) Dampak Substantif, yaitu ketika
terjadi perubahan kebijakan, peraturan, prosedur, bahkan kelembagaan pemerintah
sebagai hasil dari investigative reporting.
Saat ini ada kecenderungan anjing
penjaga di bawah peliharaan para pmeodal, sehingga sulit untuk dapat
menjalankan fungsinya sebagai anjing pengawas. Banyak media yang gencar mengoah
isu, tapi membiarkan isu lain. Ada isu yang diblow-up, ada isu yang sengaja
tidak diberikan perhatian. Pers akhirnya melupakan tugas yang lebih penting
untuk protes pada setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang ada. Sebenarnya,
jika pers mampu menjalankan peranannya sebagai anjing pengawas yang baik,
banyak penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dapat dicegah demi kehidupan
berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi.
Indikator HAM Kemerdekaan Pers
Selain itu, pers juga memiliki Indikator Ham
Kemerdekaan pers yang meliputi dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi, dimana
pers harus dapat mengkomunikasikan informasi dan pendapat secara akurat dan
benar kepada masyarakat. Pers juga memiliki hak – hak yang dapat dibatasi dikarenakan
adanya International Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPR) yang berlaku secara internasional dan Undang –
Undang Dasar yang berlaku secara nasional. Dengan kata lain, kemerdekaan pers
tidaklah kebebasan tanpa ada aturan yang mengatur atau mengikat. Sehingga, pers
tidak akan melanggar hak – hak asasi manusia, kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan
bangsa, keamanan nasional, dan moral masyarakat. Kemerdekaan pers ini dapat
dibatasi terutama dalam keadaan perang dan keadaan darurat lainnya. Kebebasan
dan pembatasannya harus proporsional (alasannya harus seimbang).
Di luar UUD
dan UU HAM ada kontradiksi peraturan perlindungan
1. UU No 49
tahun 1999 tentang pendekatan hak asasi atas kemerdekaan pers.
2. Ratifikasi ICCPR
3. UU No 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
Pasal 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8
Yang intinya
berkaitan dengan informasi yang bersifat terbuka, pembatasan informasi,
informasi yang dirahasiakan, jaminan warga negara untuk mengetahui informasi.,
serta hak dan kewajiban untuk memperoleh atau menghambat informasi public.
4. UU No 11
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Kriminalisasi
Pers
Diera demokrasi ini, kebebasan pers sangatlah
penting. Terlebih pada PEMILU yang belum lama ini berlangsung. Adanya kebebasan
pers memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengethahui
informasi dan mencernanya sehingga masing-masing masyarakat memiliki pendapat yang
berbeda, juga kritik terhadap pemerintah yang diharapkan dapat membangun.
